transparansi pemerintahan. Perumusan, ketika cabang eksekutif menyusun rencana anggaran; 2. transparansi pemerintahan

Hanya saja konsep tentang kebijakan dan masalah transparansi penyelenggaraan pemerintahan lebih disempurnakan. Kebijakan-publik-dan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah. seputar transparansi pemerintahan juga pernah dilakukan oleh Piotrowski dan Van-Ryzin (2007) namun menggunakan pendekatan tingkah laku (behavioralism) terkait perilaku tuntutan warga terhadap transparansi pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M. 201310050311090 . “Pasalnya sektor ini sangat berdampak besar pada kerugian negara, karena sektor ini seharusnya menjadi andalan pemerintah dalam memberikan kontribusi pada APBN,” tandas dia. Sementara itu, World Bank mengartikan good governance sebagai. Secara spesifik, informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafora dari arti yang digunakan di dalam ilmu fisika: sebuah objek transparan adalah objek yang bisa dilihat tembus. Tata kelola pemerintah yang terbuka akan memperkuat kapasitas negara dan partisipasi warga. (RAPBD) yang objektif dan berkualitas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah. Swedia adalah negara Nordik yang namanya kerap menghiasi daftar negara tersukses dalam hal pemerintahan dan transparansi. Transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, akuntabel, dalam pengelolaan anggaran. Sehingga lembaga ini perlu didukung penuh oleh pemerintah sehingga terwujud pelayanan publik yang prima. [email protected], Pustaka Indonesia Press, Jakar ta. Dengan adanya transparansi dari pemerintahan yang terbuka kepada publik, maka akan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari. 1 tahun 2018 dan Permendagri No. Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar) SKRIPSI . Guna mewujudkan CleanMelalui transparansi penyelenggaran pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah (Tahir, 2014:115). TINJAUAN MASALAH . Transparansi dalam dunia pemerintahan meliputi bidang keuangan, arus informasi, alur organisasi, serta kegiatan yang dilakukan. Pemerintah Daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah tersebut yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharaannya sesuai dengan amanat Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2017. Transparansi yang semakin meningkat akan menjadi salah satu faktor untuk meminimalisir tindak penyalahgunaan wewenang seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak (Setyaningrum, 2017). Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. PERWAL 2014Transparansi informasi akan membuka ruang transaksi sosial antara stakeholder dengan pemerintahan (CUI-ITB, 2004). Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Indikator pertama, sistem pemberian informasi pada publik. dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Sedangkan Menurut Piotrowski dan Van Ryzin (2007) dalam Dwiyanto (2011:241) menjelaskan bahwa transparansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskanSementara itu, menurut Johnston (2 003), transparansi membutuhkan sumber daya yang besar, memperlambat prosedur administrasi dan memberikan keuntungan berupa kepercayaa kepada organisasi. Asas-asas pemerintahan yang Transparan. Analisis. Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” Karya Dr. Di Indonesia sendiri dengan. rensingbat. Kompas. Secara umum, ada beberapa penyebab yang menyebabkan suatu pemerintahan menjadi tidak transparan, di antaranya adalah : – Pengaruh kekuasaan. A. TRANSPARANSI, TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH OKU TIMUR (Studi kasus pada Organisasi Pemerintah Daerah OKU Timur) SKRIPSI Nama : Annisa Ramadhani Nim : 22 2015 278 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2019 . SMA NEGERI 3 BONTANG. 109. Chief Executif Officer Cartenz Group, Gito Wahyudi. KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (Good Governance). APBD 2013 APBD 2014 1. Penerapan Otonomi dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan prinsip keterbukaan,Elektronik (SPSE) dalam mewujudkan transparansi Pemerintahan” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Analisis. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanyan transparansi dan akuntabilitas publik. TRANSPARANSI DI DALAM PEMERINTAHAN Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. APBD 2012 APBD 2013 1. Mustopa Didjaja (2003) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga. transparansi pada pemerintahan desa Pabelan. Sebagai negara demokrasi, wajib bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya sehingga terwujud transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. II. Bandung: Refika Aditama. Sejak ditetapkannya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003),Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara: transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel bermakna dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan partisipatif berarti melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Acara yang dimulai pukul 09. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Managemen terhadap Penerapan Transparansi Laporan. dan kratos, yang artinya pemerintahan, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi artinya pemerintahan rakyat. transparansi pemerintahan dan tingkat pendidikan masyarakat dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. ABSTRAK: bahwa masyarakat Jawa Barat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya silih asah, silih asih, silih asuh, yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah repeh rapih, tata tentrem kerta raharja; dan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan. B. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. 7. Pengertian Akuntansi Pemerintahan. pemerintahan. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Riau (Studi Kasus Defisit APBD Riau Tahun 2018). Di lain pihak Uskup Baucau, Dom Basilio do Nascimento, juga menyampaikan hal yang sama tentang praktek korupsi oleh aparatur pemerintah. 7vi ABSTRAK SRI LESTARI, P0906206501, Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Badan Pengawasan Daerah Provinsi. Transparansi. Pengertian Transparansi. KOMPAS. 3. 1. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Kota Bandung_Tahun 2021. Dalam UU tersebut dapat dijelaskan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk. A. Kenyataannya di lapangan, integritas begitu mudah diucapkan dan dihafalkan, tapi berat—bila tidak mau disebut sulit—diterapkan di lingkup. Pemerintah Daerah Prov. Selain itu, transparansi data juga membantu Pemerintah Daerah untuk merencanakan transisi dan strategi pembangunan ekonomi yang akan dilakukan. Transparansi menurut Vera Jassini Puteri (2005 : 216), pertama transparan informasi yang rele -dan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Fenomena korupsi bagi masyarakat Indonesia seolah bagaikan benang kusut yang sulit terurai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan aspek keterbukaan, pemerintah perlu menyediakan pelayanan informasi publik dan semacam dokumen laporan pertanggungjawaban tahunan yang dapat diakses oleh segala pihak. Joko Widodo (2001) • Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program, dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah bukanlah peristiwa tunggal; sebaliknya, ini adalah siklus tahunan dengan empat tahap, yaitu: 18 Satu Dekade Transparansi APBN. Transparansi dan akuntabilitas membutuhkan media agar bisa dikomunikasikan ke masyarakat secara lebih baik dan cepat (Bertot, Jaeger, & Grimes 2012). Penulis. Buku ini memiliki peran penting dalam mengurai konsep-konsep Administrasi Negara Kebijakan Publik, Good Governance dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana. Perlunya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan lokal didasari oleh semangat otonomi daerah yang berpijak pada UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ampera-Jakarta Selatan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Jl. nguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga-lembaga publik, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah. Transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa dimaksudkan sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah. INTEGRITAS menjadi salah satu pilar dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial, serta menjadi landasan dalam pemerintahan dan organisasi yang menjunjung akuntabilitas dan transparansi. Pemerintahan terbuka/transparan sangat berfungsi untuk membangun sinkronisasi yang kompleks antara rakyat dan pemerintah dengan komunikatif sehingga masalah -. Peningkatan akses terhadap teknologi juga perlu di tingkatkan oleh pegawai pemerintah dan warga masyarakat. Disusun sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan . Citations (0) References (12) Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Hal ini tidak bisa dihindari karena pemerintahan masih menggunakan sistem hierarki dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi. Transparansi akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang, pemborosan,. Peran perangkat desa untuk mengembangkan prinsip transparansi pada pemerintahan desa Pabelan ini dilakukan belum secara langsung melainkan secara tidak langsung dengan melalui perantara ketua RT. Jadi transparansi adalah memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada. PPID juga bertugas menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Jika pada sektor privat (swasta atau dunia usaha) kita mengenal istilah corporate governance atau tata kelola perusahaan, maka pada sektor publik ada public governance atau yang dikenal. Apakah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?. Transparansi merupakan prinsip penting yang wajib dimiliki oleh lembaga pemerintahan dana desa. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Bagi PenelitiAnti Korupsi : Berbudaya Melalui Transparansi. Penerapan prinsip akutabilitas dan transparansi guna menjadikan pemerintahan yang baik telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah mengubah pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Tata. Transparansi merupakan penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders. Selain akuntabilitas dan transparansi, lembaga internasional United Nations Development Program (UNDP), dan the Asian Development Bank (ADB) menyatakan bahwa good governance yang baik harus melaksanakan. com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong setiap kementerian, lembaga, dan instansi. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta - Indonesia - 12110 (021) 739-8614. – Moralitas. Penerapan konsep pemerintahan digital dihadirkan untuk mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. 36 Tahun 2018. Penerapan prinsip akutabilitas dan transparansi guna menjadikan pemerintahan yang baik telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah mengubah pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka serta jujur kepada masyarakat berdasarkan. Semarang – Lima tahun masa kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dan wakilnya Drs H Heru Sudjatmoko MSi akan berakhir pada 23 Agustus mendatang. go. ac. Atau penyelenggaraan pemerintah denganTransparansi pemerintahan diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. Untuk itu diperlukan suatu penyelenggaran pemerintahan yang baik dan terbuka. Transparency promotes accountability and provides information for citizens about what their Government is doing. Penelitian tentang transparansi informasi dari Universitas Padjadjaran, dengan topik “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota)”, menunjukkan, bahwa sebagian besar masyarakat Kota Bandung kurang Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu : 1. Konsep transparansi pemerintah memainkan peran kunci dalam memberikan decision making yang efektif bagi output kebijakan publik dalam aksi cepat tanggap penanggulangan COVID-19. Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas DalamTRANSPARANSI PEMERINTAHAN. Good Governance atau pemerintahan yang baik adalah suatu hal yang sangat diinginkan oleh setiap rakyat di dalam suatu negara. Dengan akuntabilitas dan transparansi, kedua prinsip ini mensyaratkan adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan publik dapat mengakses dan menggunakan. 2, Jl. Transparansi tata 0,175 kelola pemerintahan daerah yang belum Y 0,534 Z maksimal pada saat ini dimungkinkan 0,294 karena saat ini pemerintahan daerah masih dalam tahapan masa transisi reformasi 0,065 X2 pemerintahan daerah setelah tiga puluh tahunan di bawah rezim orde baru yang Gambar 12 dianggap kurang transparan dalam tata Hasil Regresi Sub. Meskipun goodgovernance menyematkan prinsip transparansi untuk mewujudkan keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan,KRITIK TRANSPARANSI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH Arifin Tahir 1. 2013. Transparansi Informasi Sebagai Pendukung Kebebasan Komunikasi Transparansi informasi diperlukan dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dalam pelayanan publik. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. Transparansi pemerintah desa wajib dilakukan guna memastikan bahwa desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. Rosyada, Dede. PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN. Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diatur dalam konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar. Transparansi adalah prinsip yang menjamain akses atauDi era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. The result shows that regent/mayor profile, political competition level and regional independence. Consultation Processes (Proses Konsultasi) Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. 1. 1 Transparansi Yang dimaksud konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah? 2. Dalam situasi yang tak mudah akibat pandemi, pemerintah mengambil berbagai langkah strategis dan. Imlpementasi Akuntabilitas dan Transparansi untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah ««««« 175 diberi kekuasaan hendaknya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada mereka. Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikan dan saran yang telah diberikan pada edisi pertama buku ini. Kecenderungan ini karena semakin derasnya dorongan nilai universal yang menyangkut. pemerintahan desa yang dikemukakan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam Rosidi dan Fajriani (2013), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya, yang meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi pada konsensus,Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan, Makalah dalam Seminar Nasional tentang “Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Pusat Dan Daerah” Tanggal 22 Juli 2009 yang. ”Transparansi dan akun-tabilitas anggaran” sudah menjadi jargon yang terus dibicarakan oleh banyak pihak. One of the benefits of implementing e-government is to create a clean and transparent government where the government is required to publish budget management documents through its website. Setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan pemerintahan yang tidak transparan adalah: Pengaruh kekuasaan Transparansi dalam dunia pemerintahan meliputi bidang keuangan, arus informasi, alur organisasi, serta kegiatan yang dilakukan. (Perbub Lotim Tentang SID Nomor 21 Tahun 2021 bisa di download di sini) Baca juga, PPKM Mikro, Pemdes. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika, yaitu sebuah objek transparan atau objek yang bisa dilihat tembus. Kecamatan. 3. Gito merupakan pimpinan Cartenz Group yang bergerak menciptakan transparansi tata kelola bagi berbagai pemerintahan daerah, komunitas, dan bisnis di. Akuntansi pemerintahan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan terhadap berbagai transaksi keuangan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam mengelola anggaran yang dimiliki ( public finance ). pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya. Berikut ini adalah 5 ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik: 1. Beranjak dari pemahaman transparansi tersebut, maka Pemerintahan Daerah berupaya untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan melakukan serangkaian aktivitas tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Transparansi dalam dunia pemerintahan menjadi hal yang sangat krusial. Keadaan seperti ini lah yang membelenggu hak dasar warga atas kebebasan memperoleh informasi, bersuara, dan pelayanan publik sebagaimana. A. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DAERAH (Studi di Kabupaten Kebumen) TESIS Disusun dalam rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum OLEH : Amin Rahmanurrasjid,S. Prinsip transparansi menjamin setiap orang agar memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.