peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000. peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013

 
 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 E

05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaannomor 45 tahun 2020 rencana kerja pemerintah daerah kabupaten magelang tahun 2021 status : dilihat : 558 | diunduh : 312 | waktu upload : 31-05-2022 10:17:56. id : 12 hlm. Pemerintah Pusat PERPRES 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik. DATA CENTER. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik. djpb@kemenkeu. NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: T. 0. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. Pelaksanaan Anggaran Belanja; 5. Download PP Nomor 45 Tahun 2013 atau Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. E. 106. 2013 No. PP ini mengatur mengenai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka. Mencabut : PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; 4. Akan tetapi,. META. 3617, LL Setkab : 38 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Nomor. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun. E. Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. E. PP Nomor 45 Tahun 2015; dan PP Nomor 46 Tahun 2015. Peraturan. Peraturan Lain . Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia T. peraturan gubernur jawa tengah nomor 45 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan gubernur jawa tengah nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah provinsi jawa tengah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa tengah, menimbang : a. DATA CENTER. Peraturan Pemerintah, 94 TAHUN 2010. 4. Bentuk. 86, TLN No. 2015 No. NOMOR 82 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 T. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa jika terjadi perceraian atas inisiatif Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria, maka PNS tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya. Indonesia, Pemerintah Pusat . 2016 No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 13. Peraturan Perundang-undangan. PP 45 TAHUN 2019. MENPAN. Republik Indonesia Nomor 5052); 5. Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5. TENTANG. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Indonesia, Pemerintah Pusat. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2005/No. id : 29 hlm. PP0452013. 1995 No. Mengingat : 1. E. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Menteri. PP Nomor 50 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 2019. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang. ABSTRAK PERATURAN. Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme belum mengatur secara rinci mengenai tata cara pencantuman. (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib. CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021. U. Peraturan Menteri Perdagangan NO. 63, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. METADATA PERATURAN. 28 October 2019: Subjek: BALI ENERGI BERSIH: Status: Berlaku: Sumber: BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 45: Urusan Pemerintahan: Energi dan Sumber Daya. TENTANG. 3, LN. - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015. T. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Permen PAN & RB No. U. Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 07 Juni 2013. Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 45: Tahun Peraturan: 2013: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Bentuk. TLN = Tambahan Lembaran Negara. 02 Februari 2021 12406 kali 46663 kali. Badan Karantina Indonesia merupakan. Peraturan Presiden (PERPRES). Nomor. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; Instruksi Presiden; Peraturan Menteri Kesehatan;. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 . SUBJEK PILIHAN. Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267. 155, TLN No. Terbit, PP Tata Cara. Dalam hal Wajib Pajak sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 tidak memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013), namun sejak tanggal 1 Juli 2018 memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;Nomor 4916); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi:Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum: 2019:. Lampiran file: 160 hlm. Indonesia. Referensi: Mujiburohman, Dian Aries. Perpres ini mengatur mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah PP 45 TAHUN 2013 | JDIH Kementerian Keuangan. OS/2015PP No. 7. negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara lebih profesional,. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2005. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara. Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. LN = Lembaran Negara. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. 117, TLN. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor2015. Indonesia, Pemerintah Pusat. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa untuk mendukung percepatan dan modernisasi 2018. 2013. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan. Terbit, PP Tata Cara Pelaksanaan APBN. 45 Tahun 2013. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016); 3. Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423); 6. Download: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 PDF. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 – Paralegal. Manembo-Nembo Tengah, Kec. Nomor Tambahan. Tahun. Ketentuan mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Status: Diubah. E. Terima kasih sudah berkunjung. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK. 4861, LL SETNEG : 9 HLM. Indonesia Tahun 1945; 2. Perpres Nomor 7/2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, ketentuan mengenai batas waktu simpan Cadangan Pangan Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri;. Peraturan Lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: T. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan. 524 berkas dengan total nilai outstanding sebesar Rp170,23 triliun. 56. 2013 No. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara. G/PA/Pbg mengesampingkan ketentuan PP. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States. Nomor. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. 45/2015) menyebutkan bahwa: (1) Untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. E. Peraturan Lain PP 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PP 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. UMUM Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan. Judul. Hak Cipta Direktorat Jenderal. Peraturan Menteri. bahwa untuk dapat melaksanakan pendapatan dan belanja negara, serta penerimaan dan pengeluaran negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. PERTIMBANGAN. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas . Stadion Dua Sudara, Kel. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang KeimigrasianPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50. Peraturan Presiden (PERPRES). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara. FORUM. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu menetapkan Peraturan.